Perundang-undangan Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Ada berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan Repulik Indonesia berlaku untuk semua
orang di Indonesia. Peraturan
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berlaku untuk orang-orang yang tinggal atau bekerja di
suatu daerah tertentu, provinsi, kabupaten, atau kota.
Apa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia itu?
Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah semua aturan yang berlaku di seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan dimaksud ada empat jenis, yaitu: a. Undang-undang, b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, c. Peraturan Pemerintah, dan d. Peraturan Presiden. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Undang-undang ini berlaku di setiap provinsi, seperti:
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang tersebut berkaitan dengan penanganan
masalah hak dan pemanfaatan atas tanah di kawasan perkotaan.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan ekosistem kawasan perkotaan.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992
tentang Kesehatan
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kesehatan penduduk perkotaan.
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang
Pangan
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah pemenuhan kebutuhan pangan penduduk perkotaan.
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kegiatan bisnis perdagangan di kawasan perkotaan.
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kegiatan pembangunan fisik di kawasan perkotaan.
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999
tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan
Bekerja
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penggunaan tenaga kerja di kawasan perkotaan.
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah moral penyelenggara negara yang berbaur dengan
masyarakat perkotaan.
9. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang tersebut berkaitan dengan
penanganan masalah perilaku penduduk perkotaan.
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah perilaku penduduk perkotaan.
11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kerjasama pembangunan perkotaan dengan Negara Lain
dan/atau Lembaga Internasional.
12. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Negara
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah keamanan ketertiban dan perilaku penduduk perkotaan.
13. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002
tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah pertahanan negara yang didukung dari kawasan
perkotaan.
14. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002
tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kebutuhan teknologi terapan mendukung fungsi
perkotaan.
15. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah perilaku penduduk perkotaan.
16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penggunaan tenaga kerja di kawasan perkotaan.
17. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kebutuhan anggaran pemerintah mendukung fungsi perkotaan.
18. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air
19.
Undang-Undang
tersebut berkaitan dengan penanganan masalah kebutuhan air bersih mendukung
fungsi perkotaan.
20. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah perilaku penduduk perkotaan.
21. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah mendukung fungsi perkotaan yang berkelanjutan.
22. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya UU No. 8 tahun 2005 dan UU
No. 12 tahun 2008)
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah mendukung
fungsi perkotaan berkelanjutan.
23. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
tentang Wakaf
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah pemanfaatan tanah di kawasan perkotaan.
24. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006
tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kerjasama pembangunan perkotaan dengan Negara Lain
dan/atau Lembaga Internasional.
25. Undang-Undang Nomor 23 tahun 26
tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kebutuhan dan penggunaan tenaga kerja di kawasan
perkotaan.
26. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (dan perubahannya UU
No. 1 tahun 2014)
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penanganan pembangunan tertinggal di kawasan
perkotaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
27. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penanggulangan bencana yang terjadi di kawasan
perkotaan.
28. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penataan ruang kawasan perkotaan.
29. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008
tentang Partai Politik
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kegiatan politik di areal publik di kawasan
perkotaan.
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah kebutuhan dan penyediaan prasarana dan sarana
jaringan informasi dan transaksi elektronik di kawasan perkotaan.
31. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah transparansi pembangunan oleh Pemerintah kepada
masyarakat di kawasan perkotaan.
32. Undang Undang Nomor 18 tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah sampah di kawasan perkotaan.
33. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008
tentang Kementerian Negara
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah hambatan penyelenggara negara yang berbaur dengan
masyarakat perkotaan.
34. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah perilaku masyarakat perkotaan.
35. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008
tentang Wilayah Negara
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah jaringan distribusi logistik untuk mencakup sistem
perkotaan nasional.
36. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008
tentang Pornografi
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah moral masyarakat perkotaan.
37. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah angkutan dan pengolahan hasil tambang di kawasan
perkotaan.
38. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009
tentang Badan Hukum Pendidikan
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah keberadaan lembaga pendidikan di kawasan perkotaan.
39. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009
tentang Kepariwisataan
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah dampak keberadaan kegiatan kepariwisataan di perkotaan.
40. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah masyarakat perkotaan dengan tingkat kesejahteraan
sosial yang masih rendah.
41. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah perilaku masyarakat yang merusak lingkungan hidup
kawasan perkotaan.
42. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Undang-Undang tersebut berkaitan dengan
penanganan masalah keterbatasan luas kawasan perkotaan.
43. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang tersebut berkaitan dengan
penanganan masalah penyediaan rumah dan permukiman yang terjangkau masyarakat
perkotaan.
44. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011
tentang Rumah Susun
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penyediaan rumah dan permukiman yang terjangkau
masyarakat perkotaan.
45. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penyediaan tanah untuk lokasi prasarana sarana publik
di kawasan perkotaan.
46. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro
Undang-Undang tersebut berkaitan
dengan penanganan masalah penyediaan modal kerja masyarakat golongan ekonomi
lemah di perkotaan.
Apa Saja Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia itu?
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Ada 34 Provinsi di Indonesia. Masing-masing memiliki akar budaya sendiri yang mencerminkan sistem nilai yang unik dan memiliki potensi menangani sistem hukum dan pengadilan yang unik pula untuk setiap kasus. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada daftar peraturan daerah provinsi yang berbeda-beda di laman ini, antara lain untuk penanganan:
1.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
2.
Pemanfaatan Air Tanah
3.
Pengelolaan Hutan
Daftar Peraturan Daerah Provinsi
Sampai saat ini setiap provinsi sudah menghasilkan berbagai Peraturan
Daerah Provinsi berbeda dengan provinsi lainnya, yang mencerminkan pencapaian
kesadaran hukum dan keadilan secara intelektual dalam bermasayarakat di daerah
bersangkutan. Silahkan lihat daftar peraturan daerah setiap provinsi di laman
ini
Apa Saja Peraturan Daerah Kabupaten/Kota itu?
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Ada kabupaten/kota yang berbeda budaya di setiap provinsi. Beberapa dari mereka memiliki
sistem mereka sendiri . Masing-masing
memiliki akar budaya sendiri yang mencerminkan sistem nilai yang
unik dan memiliki potensi menangani sistem hukum dan pengadilan yang unik pula
untuk setiap kasus. Perbedaan
tersebut dapat dilihat pada daftar peraturan daerah kabupaten/kota yang
berbeda-beda di laman ini, antara lain untuk penanganan:
1.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
2.
Administrasi Kependudukan (kelahiran, nikah, kematian)
3.
Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan
4.
Pajak Reklame
5.
Retribusi Pedagang Pasar
Daftar Peraturan Daerah Kabupaten/kota
Sampai saat ini setiap kabupaten/kota sudah menghasilkan berbagai Peraturan
Daerah kabupaten/kota berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, yang mencerminkan pencapaian
kesadaran hukum dan keadilan secara intelektual dalam bermasayarakat di daerah
bersangkutan. Silahkan lihat daftar peraturan daerah setiap kabupaten/kota di
laman ini.
